PENA HARIAN

BANDA ACEH – Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sebagian Wakil Rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilainya menyimpang dari fungsi utama legislatif. Dalam pernyataan opininya, Rahmad menegaskan bahwa wakil rakyat bukanlah lembaga super power yang bisa mencampuri ranah eksekutif apalagi menjadikan posisi mereka sebagai alat untuk berburu proyek atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). “Wakil rakyat bukan penegak hukum, bukan eksekutor proyek, dan tidak bisa menggunakan dalih fungsi pengawasan untuk menekan atau menyerang institusi tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rahmad. Menurutnya, penegakan hukum adalah kewenangan penuh lembaga yang sah seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan oleh anggota dewan. Rahmad mengingatkan bahwa demokrasi bisa rusak jika wakil rakyat bertindak di luar koridor konstitusi. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun...

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memuji inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam usaha mencapai kedaulatan pangan. Prabowo mengatakan bahwa kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan. Hal ini disampaikan Prabowo saat panen raya jagung serentak kuartal II di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025). Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sejumlah menteri, dan anggota kabinet. "Apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif, meraih suatu peran. Mengatakan polisi ingin ikut serta, dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan," kata Prabowo. Prabowo mengingatkan bahwa swasembada pangan menjadi kunci keamanan. Selain keamanan, swasembada pangan juga kunci kemerdekaan. "Karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Karena swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan," ungkapnya. Prabowo mengatakan tak ada bangsa yang merdeka ...

BANDA ACEH , – Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA, pemberian dana hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pemba...

BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapas...

SEMARANG , Aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 1 Mei 2025 memanas setelah seorang intel kepolisian diduga disandera oleh massa aksi dari kalangan mahasiswa. Video penyanderaan itu viral di media sosial melalui akun Instagram @aliansimahasiswapenggugat, yang menyebut bahwa pihaknya berhasil menyandera seorang intel polisi Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berbaju hitam diinterogasi oleh sejumlah mahasiswa. Pria tersebut kemudian mengaku bernama Yanto, seorang anggota intel kepolisian berpangkat brigadir. Menanggapi peristiwa tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut bahwa aksi mahasiswa yang menyandera aparat kepolisian, meski hanya dalam durasi beberapa jam, tetap berpotensi dipidana. Ia menilai tindakan itu bisa dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan "Kan tidak ditahan sampai satu hari cuman beberapa jam saja kemudian dilepas lagi. Kalau dilihat s...

Banda Aceh - Direktorat Reserse Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh telah selesai melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO).  Berkas perkara kedua tersangka pelaku TPPO yang masing-masing berinisial RH dan JS dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Aceh. Karena itu, tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke JPU Kejaksaan Negeri Bireuen pada Rabu (16/4/2025), untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Kasus ini sendiri bermula dari permohonan perlindungan dan pemulangan WNI dari salah satu korban TPPO (penipuan kerja) di Laos kepada anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman Haji Uma, S.sos. Kemudian korban berhasil dipulangkan ke tanah air Indonesia.  Selanjutnya, dengan didampingi oleh staf anggota DPD RI dapil Aceh H. Sudirman alias Haji Uma, korban membuat laporan pengaduan di Polda Aceh.  Setelah Penyidik Subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum Polda Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk...